PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | SERANG – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026, Koordinator BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Ia menilai kualitas pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, masih jalan di tempat atau stagnan.
Abdurrahman menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi potret buram di Tanah Jawara. Berdasarkan data per Februari 2026, tercatat lebih dari 42.000 anak di Kabupaten Pandeglang putus sekolah.
”Faktor utamanya adalah persoalan ekonomi dan infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Pandeglang. Banyak anak yang setelah lulus tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Kami mempertanyakan, di mana janji program ‘Pendidikan Gratis’ yang digelorakan Gubernur? Apakah itu hanya komoditas politik dan pencitraan media semata?” tegas Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/04/26).
Selain masalah biaya, akses menuju sekolah menjadi kendala krusial. Infrastruktur yang hancur membuat mobilitas siswa terhambat, yang pada akhirnya menurunkan minat serta kemampuan siswa untuk tetap bersekolah.
Tidak hanya di Pandeglang, kondisi memprihatinkan juga terjadi di Kabupaten Lebak. Tercatat sekitar 763 unit bangunan sekolah dalam kondisi rusak, dengan kerusakan paling mendominasi pada tingkat Sekolah Dasar (SD).
”Pendidikan adalah hak setiap anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Sangat disayangkan jika pemerintah hari ini tidak melek terhadap keluhan anak-anak di daerah terpencil,” tambahnya.
BEM Banten Bersatu menilai distribusi ruang pendidikan saat ini belum adil dan merata. Banyak daerah pelosok yang luput dari pantauan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Abdurrahman pun mengutuk keras ketidakhadiran negara dalam menjamin regenerasi bangsa yang berkualitas. Ia mendesak Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi total terhadap instansi terkait yang bertanggung jawab di sektor pendidikan.
”Kami tidak akan diam. Pendidikan harus menjadi fokus utama demi masa depan regenerasi kita. Kami menuntut Gubernur untuk turun langsung ke daerah-daerah terpencil, jangan hanya duduk di belakang meja menerima laporan formalitas. Pastikan langsung apakah kinerja dinas di bawah kepemimpinan beliau berjalan atau tidak,” tutup Abdurrahman.(Rki/Arfn)
