PNN.COM, INDRAMAYU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan peninjauan lapangan terhadap lahan yang diusulkan menjadi kawasan industri di Kabupaten Indramayu, Minggu (19/04/2026). Langkah ini diambil guna memastikan proyek strategis tersebut tidak mencaplok Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Peninjauan ini dilakukan di sela-sela agenda kunjungan kerja menteri di wilayah Jawa Barat. Nusron menegaskan bahwa kepastian status tanah sangat krusial sebelum izin pemanfaatan ruang diterbitkan.
“Kita ingin memastikan apakah lahan tersebut masuk wilayah KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau tidak. Jangan sampai pembangunan industri justru mengorbankan lahan produktif yang menjadi tumpuan pangan kita,” ujar Menteri Nusron.
Kabupaten Indramayu selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Namun, seiring dengan masifnya program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah, wilayah ini mulai dilirik untuk pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pemerintah mendukung penuh penggunaan lahan untuk menopang hilirisasi industri. Meski demikian, prinsip keberlanjutan harus tetap menjadi kompas utama dalam pengambilan kebijakan.
“Pemerintah tetap mengedepankan prinsip keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lahan pertanian produktif. Keduanya harus jalan beriringan,” jelasnya.
Untuk menghindari tumpang tindih lahan, Kementerian ATR/BPN akan menggandeng pemerintah daerah dalam proses verifikasi data spasial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan memang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Untuk memastikan kesesuaian tata ruangnya, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas PU yang membidangi tata ruang atau dinas provinsi terkait,” tambah Nusron.
Di akhir tinjauannya, Nusron kembali menegaskan bahwa pengawasan alih fungsi lahan sawah merupakan perhatian serius negara. Ketegasan ini diperlukan agar visi ketahanan pangan nasional tidak terganggu oleh ekspansi industri yang tidak terkendali.
“Kami ingin lahan sawah tidak banyak beralih fungsi. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga dan menopang program ketahanan pangan nasional secara jangka panjang,” pungkasnya. (Red*)
