PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | JAKARTA- Jaringan Aktivis HMI mendatangi Gedung Merah Putih Di terima sama humas KPK Bapak Mukhti meminta KPK membuka kembali Kasus E KTP yang melibatkan Kader PDI P Pramono Anung, sebab dengan kesaksian Mantan Ketum Golkar Setya Novanto.
“Dalam Persidangan adanya aliran Dana yang masuk ke Pramono Anung yang saat itu Menjadi Sekjen PDI P dan masih Anggota DPR RI 500$ alias Sebesar 6,8 Milyar,” kata Kordinator Aksi Jaringan Aktivis HMI Daud di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Lanjutnya, Aktifs HMI mendesak KPK agar kembali memeriksa Rano Karno Kader PDI P yang saat menjabat sebagai Wagub Banten di duga menerima aliran Dana Sebesar Rp 700.000.000, dari Wawan merupakan terdakwa dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012; kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan Pencucian Uang.
Daud mengatakan saat itu Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djadja Buddy Suhardja menyebut bahwa Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno mendapatkan Iang Rp 700 Juta, terkait pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten pada sekitar Tahun Anggaran 2012.
“Menurut Djadja, pemberian uang tersebut merupakan atas arahan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan,” ungkap Daud.
“Dua Kader PDI P Dengan Kasus berbeda Pramono Anung Dengan Kasus Korupsi E KTP dan Rano Karno Kasus Korupsi Alkes di Provinsi Banten Kami menduga karena Mereka adalah kader dari PDI P,” ungkapnya
“Kemudian, saat itu Ketua KPK Firly Bahuri merupakan binaan Dari PDI P, sehingga Kasus Korupsi yang melibatkan Kader Kader PDI P saat itu Jalan di tempat dan tidak di proses sehingga kami meminta KPK saat ini membuka kembali Kasus Kasus Dugaan Korupsi yang melibatkan Para Elit dan Kader Kader PDI P jangan Ada tebang Pilih dan tuntaskan Kasus Korupsi sampai selesai,” tutup Daud.(SH/Arfn)
