PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | BOGOR – Batas waktu pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 diperpanjang hingga 17 November 2026. Informasi tersebut disampaikan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang berlangsung di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, pada 13–14 November 2026.
Informasi ini menjadi salah satu perhatian utama dalam sesi sosialisasi yang disampaikan Sudarwoto, Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat. Selain membahas perkembangan BSU 2026, ia juga memaparkan lima program utama jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.
Rakornas I tersebut diikuti 78 peserta yang terdiri dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam forum nasional ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman pengurus dan relawan serikat pekerja mengenai program jaminan sosial, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mengawal terpenuhinya hak-hak perlindungan sosial bagi pekerja.
Lima Program Utama Perlindungan Pekerja
Dalam pemaparannya, Sudarwoto menjelaskan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).
Kelima program tersebut memiliki fungsi perlindungan yang berbeda, mulai dari memberikan manfaat tabungan hari tua, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, santunan bagi ahli waris, dukungan ketika pekerja kehilangan pekerjaan, hingga jaminan penghasilan pada masa pensiun.
Terkait program JHT, Sudarwoto menjelaskan bahwa manfaat yang diterima peserta berasal dari akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Saldo JHT yang belum dicairkan tetap memperoleh hasil pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta mempertanyakan apakah saldo JHT harus segera dicairkan setelah pekerja berhenti bekerja. Menanggapi pertanyaan tersebut, ia menjelaskan bahwa pencairan tidak harus dilakukan apabila peserta belum membutuhkan dana tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan program.
Sementara itu, program JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Manfaatnya mencakup pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan selama peserta tidak mampu bekerja, santunan kecacatan, fasilitas home care bagi peserta yang memenuhi persyaratan, hingga beasiswa pendidikan bagi anak sesuai ketentuan.
Untuk program JKM, Sudarwoto menyampaikan bahwa ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan sesuai ketentuan. Dalam paparannya, ia menyebutkan nilai santunan sebesar Rp42 juta.
JKP Menjadi Perlindungan Penting bagi Pekerja yang Mengalami PHK
Pembahasan mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) turut mendapat perhatian peserta. Hal ini tidak terlepas dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menjadi salah satu tantangan dalam dunia ketenagakerjaan.
Sudarwoto menjelaskan bahwa program JKP memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami PHK melalui tiga bentuk manfaat, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Manfaat uang tunai dapat diberikan paling lama enam bulan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta dapat memanfaatkan layanan informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja serta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar dapat kembali memasuki dunia kerja.
Ia berharap pengurus serikat pekerja dapat berperan aktif menyosialisasikan program tersebut kepada anggota, sehingga pekerja yang mengalami PHK mengetahui hak, persyaratan, serta prosedur untuk memperoleh manfaat JKP.
Selain JKP, program Jaminan Pensiun (JP) juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Program ini memberikan perlindungan berupa penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun sesuai persyaratan.
Sudarwoto turut menjelaskan perbedaan mendasar antara JHT dan JP. JHT menggunakan prinsip iuran pasti, sedangkan JP menggunakan prinsip manfaat pasti yang perhitungannya berdasarkan formula dan ketentuan program.
Untuk memperoleh manfaat pensiun berkala, pada umumnya peserta harus memenuhi masa iur paling sedikit 15 tahun, dengan ketentuan tersendiri bagi kondisi tertentu, termasuk manfaat bagi ahli waris.
BSU 2026: Pengkinian Data Diperpanjang hingga 17 November
Selain lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, sosialisasi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian peserta Rakornas.
Dalam paparannya, Sudarwoto menyampaikan bahwa program BSU 2026 menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja formal dengan nilai bantuan sebesar Rp900 ribu yang diberikan sekaligus.
Adapun kriteria yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi pekerja berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada periode yang ditentukan, memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau sesuai ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta memenuhi persyaratan lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pekerja yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjadi prioritas penerima BSU.
Salah satu hal yang menjadi penekanan dalam sosialisasi tersebut adalah pentingnya pengkinian data kepesertaan, terutama kelengkapan dan kesesuaian nomor rekening bank.
Sudarwoto menyampaikan bahwa batas akhir pengkinian data calon penerima BSU 2026 yang semula dijadwalkan pada 13 November 2026 telah diperpanjang hingga 17 November 2026.
Pekerja yang memenuhi persyaratan diimbau memastikan kelengkapan data kepesertaan, termasuk rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga mengimbau pekerja untuk berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan apabila terdapat data yang perlu diperbaiki atau diperbarui.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan menyediakan data kepesertaan, sedangkan proses verifikasi dan penetapan penerima BSU merupakan kewenangan kementerian terkait. Data yang telah diperbarui selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk diproses sesuai tahapan yang berlaku.
Perlindungan Pekerja Rentan Sektor Informal
Dalam kesempatan yang sama, Sudarwoto turut menyampaikan informasi mengenai rencana perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan sektor informal di wilayah Jawa Barat.
Ia menyebutkan adanya rencana program pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada sekitar 5,4 juta pekerja rentan informal melalui pembiayaan APBD Jawa Barat.
Kelompok pekerja yang menjadi perhatian antara lain pengemudi ojek, pedagang kecil, serta berbagai kelompok pekerja informal lainnya.
Ia mengajak peserta, khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Barat, untuk turut menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan masing-masing agar semakin banyak pekerja informal mengetahui peluang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Serikat Pekerja Didorong Aktif Mengawal Hak Jaminan Sosial
Pemaparan BPJS Ketenagakerjaan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan persoalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pengembangan saldo JHT, manfaat Jaminan Pensiun, ketentuan usia pensiun, hingga kepastian penerapan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Sudarwoto membuka ruang komunikasi dan menekankan pentingnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan organisasi serikat pekerja dalam menyelesaikan persoalan kepesertaan maupun pelayanan.
Menurutnya, keberadaan pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memiliki peran strategis dalam membantu menyebarluaskan informasi mengenai program jaminan sosial kepada pekerja.
Melalui pemahaman yang baik, pengurus serikat pekerja diharapkan tidak hanya mampu memberikan informasi kepada anggota, tetapi juga membantu memastikan pekerja memahami hak, persyaratan, prosedur, serta manfaat perlindungan yang tersedia.
Pemaparan BPJS Ketenagakerjaan dalam RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas organisasi dalam mengawal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bagi serikat pekerja, jaminan sosial bukan sekadar persoalan administrasi kepesertaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak pekerja serta upaya mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Melalui penguatan pemahaman dan koordinasi yang berkelanjutan, Posko JKN-KIS SP KEP SPSI diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam mengawal hak-hak pekerja atas jaminan sosial.(Agung)
