PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | TANGERANG – Gelombang penolakan terhadap program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), semakin menguat. LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat mendesak penghentian total program ini menyusul insiden fatal yang dikenal sebagai “Tragedi Soto Maut” di SMAN 2 Kudus ( 29/1), serta adanya pergeseran filosofis atas tanggung jawab negara terhadap rakyat.
Tragedi Kudus merupakan insiden tragis yang menimpa siswa di SMAN 2 Kudus menjadi titik nadir pelaksanaan MBG. Data terakhir menunjukkan korban keracunan makanan mencapai sedikitnya 118 siswa.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki infrastruktur pengawasan keamanan pangan yang memadai untuk skala massal.
“Nyawa anak-anak kita bukan bahan eksperimen kebijakan. Angka 118 korban bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata ketidaksiapan sistemik,” ujar M.Omar Rodhi,SH Ketua Umum LSM Komando dalam pernyataan resminya hari ini di Posko komando Neglasari 30/1/26.
Kewajiban Negara negara adalah memberikan Pendidikan Gratis dan Lapangan Kerja, Bukan Dapur Umum.
Penolakan ini juga didasarkan pada argumen fundamental mengenai fungsi negara. Pemerintah dinilai telah salah kaprah dalam memprioritaskan anggaran. Sesuai amanat konstitusi, tugas utama pemerintah adalah Menjamin Pendidikan Gratis Berkualitas, Memastikan setiap anak bisa sekolah tanpa beban biaya, bukan sekadar memberi makan di sekolah.
Lebih lanjut pendiri Kantor Hukum Garda Republik ini menyatakan bahwa seharusnya pemerintah membuka peluang ekonomi agar rakyat mandiri secara finansial.
“Rakyat tidak butuh disuapi secara langsung oleh negara. Rakyat butuh pekerjaan yang layak dan upah yang cukup agar mampu menghidupi keluarga mereka sendiri dengan bermartabat,” tegas rilis tersebut.
*Mengembalikan Marwah Orang Tua* :
Kebijakan MBG dinilai mengikis peran serta tanggung jawab moral orang tua. Secara kodrati dan sosiologis, memberikan makan kepada anak adalah tugas dan kewajiban utama orang tua, bukan urusan birokrasi.
Pemerintah seharusnya memberdayakan ekonomi keluarga agar orang tua mampu menjalankan fungsi ini, bukan mengambil alih peran domestik yang justru berisiko tinggi terhadap kesehatan anak jika dikelola secara terpusat dan korup.
Atas dasar pertimbangan di atas, LSM Komando mendesak penghentian permanen program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dan audit menyeluruh pertanggungjawaban hukum atas “Tragedi Soto Maut” di Kudus serta pengalihan anggaran MBG untuk subsidi pendidikan gratis dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat.(Mchf)
