PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | BATAM – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menawarkan sejumlah program strategis untuk mengoptimalkan dana perkebunan guna mendorong hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, dan memperkuat ekonomi kabupaten penghasil komoditas perkebunan. Hal ini disampaikan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Senin (19/01/2026).
Dalam paparannya, Normansyah menjelaskan bahwa BPDP telah bertransformasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP, sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Transformasi ini memberikan mandat baru kepada BPDP untuk mengelola tiga komoditas strategis: kelapa sawit, kakao, dan kelapa.
“BPDP kini memiliki tanggung jawab mengkoordinasi pengembangan dari hulu hingga hilir untuk ketiga komoditas tersebut, dengan visi menjadi badan pengelolaan dana yang terpercaya dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Normansyah.
Normansyah menambahkan, BPDP menawarkan enam program utama yang dapat diakses oleh kabupaten-kabupaten penghasil komoditas perkebunan. Keenam program BPDP mencakup, pertama peremajaan perkebunan, kedua sarana dan prasarana perkebunan, ketiga pengembangan SDM Perkebunan, keempat terkait penelitian dan pengembangan, kelima soal promosi perkebunan dan keenam pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi dan penyediaan bahan bakar nabati.
Terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengalokasikan dana Rp 60 juta per hektare untuk maksimal 4 hektare per petani. Sejak digulirkan pada 2016 hingga tahun 2025, program ini telah menyalurkan Rp 12,9 triliun untuk sekitar 400 ribu petani di seluruh Indonesia. “Di sini kami mengharapkan peran pemerintah kabupaten terlibat dalam rangka memperluas cakupan program PSR ini,” ujar Normansyah.
Untuk program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, mencakup sembilan paket pendanaan, meliputi: ekstensifikasi, intensifikasi, mesin pertanian, sertifikasi ISPO, alat pascapanen dan pengolahan, jalan kebun dan jalan akses, transportasi, serta infrastruktur pasar. Sedangkan terkait program peningkatan produktivitas, Normansyah menyebut dilakukan melalui program replanting dengan menargetkan 2,4 juta hektare lahan dengan produktivitas rendah, terdiri dari 1,5 juta hektare lahan petani mitra dan 0,9 juta hektare lahan petani plasma. Dengan program tersebut, lahan-lahan ini berpotensi untuk ditingkatkan dari rata-rata 2,3 ton CPO menjadi 7,2 juta ton CPO per tahun.
Normansyah menegaskan bahwa BPDP berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan. “Kami mengundang seluruh kabupaten sentra untuk mengakses program-program BPDP melalui dinas perkebunan masing-masing daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Normansyah lantas menjelaskan mekanisme pengajuan proposal yang dapat diakses oleh kabupaten-kabupaten penghasil. Untuk memudahkan akses dan transparansi, BPDP telah mengembangkan dua aplikasi digital. Pertama adalah aplikasi PSR Online untuk proses pengajuan dan pendaftaran program peremajaan. Kedua adalah Smart PSR yang berfungsi sebagai platform monitoring penyaluran dana kepada petani secara real-time. Dengan aplikasi ini, semua pihak dapat memantau progres penyaluran dan realisasi program di lapangan.
Harapan untuk Masa Depan Perkebunan Indonesia
Rakernas Apkasi ke-XVII di Batam ini menandai momentum penting dalam sinergi antara pemerintah pusat melalui BPDP dan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Dengan tiga komoditas strategis yang kini menjadi fokus, BPDP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri perkebunan Indonesia.
Data statistik menyebutkan, Indonesia memiliki 16,35 juta hektare perkebunan kelapa sawit dengan komposisi 8,64 juta (53%) dimiliki perusahaan swasta, 0,8 juta oleh perusahaan BUMN dan sebanyak 6,94 juta dimiliki rakyat atau sebesar 42%. Komposisi ini tercatat melibatkan 4,2 juta orang secara langsung, ditambah mereka yang bekerja di sektor hilir dan industri pendukung dengan perkiraan mencapai 12 juta orang.
Untuk kakao, berdasarkan Data Kementerian Pertanian RI, pada tahun 2023 total luas tutupan kakao di seluruh Indonesia seluas ± 1.393.390 Ha, dan hampir seluruh perkebunan kakao Indonesia (99,64%) adalah perkebunan petani swadaya. Dari total luas lahan tersebut, Pulau Sulawesi (57,62%) dan Sumatera (20,58%) memiliki luasan lahan terbesar, selain juga sebagian Kecil di Jawa Timur (2,81%) dan Nusa Tenggara Timur (4,38%).
Khusus pengembangan komoditas kelapa, Normansyah mengakui komoditas ini memiliki berbagai tantangan spesifik. Di tahun 2025, BPDP telah mengunjungi empat daerah sentra kelapa untuk melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan. Pertama adalah Sulawesi Utara yang dikenal sebagai penghasil kelapa. Kedua adalah Provinsi Riau yang memiliki potensi kelapa hibrida. Ketiga adalah Jawa Tengah, khususnya di Cilacap di Pulau Nusakambangan, di mana tim BPDP melihat potensi kelapa pandan wangi. Keempat adalah Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai, yang memiliki potensi kelapa dalam dan kelapa pandan wangi yang sangat baik.
“Kegiatan untuk komoditas kelapa ini kami harapkan dapat dilaksanakan di tahun 2026, mengikuti atau bersamaan dengan kegiatan peremajaan yang akan diinisiasi oleh Kementerian Pertanian,” ujar Normansyah sembari menambahkan, “Kami mengundang usulan-usulan dari kabupaten melalui dinas perkebunan untuk program kelapa ini.”
Ketiga komoditas ini bukan hanya sekadar produk pertanian, tetapi tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia, terutama di kabupaten-kabupaten sentra perkebunan. “Setiap gangguan pada industri perkebunan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, kehadiran BPDP dengan berbagai program strategisnya menjadi harapan baru untuk transformasi perkebunan Indonesia yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sejahtera,” imbuh Normansyah.
Dengan dana yang telah disalurkan mencapai puluhan triliun rupiah dan ratusan ribu petani yang telah dilayani, BPDP membuktikan komitmennya. Namun tantangan masih besar, mulai dari legalitas lahan, sertifikasi ISPO, hingga penurunan Dana Bagi Hasil yang dihadapi kabupaten penghasil. Kolaborasi yang erat antara BPDP, kementerian terkait, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci untuk mengatasi semua tantangan ini.
Di akhir paparannya, Normansyah menutup dengan harapan besar, “Kami mengundang seluruh kabupaten sentra untuk bersama-sama membangun perkebunan Indonesia yang lebih baik. Program-program BPDP ada untuk petani, untuk rakyat, dan untuk kemajuan Indonesia. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama.” (*/Arfn)
