PATRIOTNUSANTARANEWS.COM | PALUTA: Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Kantor BPK RI Wilayah Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (17/05/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., bersama Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mukhlis Harahap, S.Hi., M.Si., menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 oleh Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Hadir dalam acara, Inspektur, Asisten 2, Kaban BPKPD, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Direktur RSUD, Kabag Umum, Irban 4, Kabid Akuntansi, Kabid Aset, Kabid Pendapatan, dan tamu undangan lainnya.
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah memenuhi standar akuntansi dan tidak ditemukan kesalahan pengungkapan yang signifikan atau material.
Pj Bupati memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Tim Auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan yang teliti dan profesional dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Beliau juga mengatakan bahwa opini WTP dari BPK tersebut tentunya merupakan amanah yang akan memotivasi Pemkab Paluta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Paluta di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemkab Paluta juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Pj Bupati juga mengatakan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara meraih opini WTP dari BPK tersebut juga merupakan buah dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. (M Siregar/Arfn)
